Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar menjadi lebih baik di masa mendatang. Salah satu kiat yang dilakukan berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pengumpulan pajak dari wajib pajak. Cara paling mudah yang dilakukan pemerintah untuk memungut pajak adalah dengan mewajibkan wajib pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya melalui pihak lain yang dikenal dengan withholding tax system. Sistem tersebut sudah banyak diterapkan di beberapa aspek, salah satunya atas Alokasi Dana Desa (ADD). Persepsi atas kebijakan itu berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pimpinan desa terkait kebijakan withholding tax atas alokasi Dana Desa di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipikal studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi di mana data-data yang terkumpul dianalisis melalui tiga tahap: reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasilnya menyatakan bahwa persepsi pimpinan Desa Landungsari tentang kebijakan withholding tax system atas Alokasi Dana Desa secara umum positif ditinjau dari faktor-faktor yang membentuknya, yaitu: pengetahuan, motivasi, dan pelayanan aparat pajak.