Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 195) mengatakan bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat sekelompok pemerintah agar tercapai suatu tujuan dan suatu keputusan kebijakan adalah implementasi kebijakan. didalam proses implementasi kebijakan apabila sasaran dan tujuan tepat sasaran dan kegiatan tersusun dan mencapai sasaran . suatu peraturan undang-undang yang diatur oleh DPRD kabupaten dan sudah disetujui oleh kepala daerah yaitu bupati atau walikota sesuai pasal 1 angka 8 UU no 12 tahun 2011 merupakan perda Kabupaten / Kota.wujud nyata .dalam pelaksanaan otonomi daerah yang dipunyai PEMDA dan didasari oleh PERDA jabaran dari peraturan undang-undang yang tinggi dengan cara melihat ciri khas dari masing-masing daerah. didalam proses membahas rancangan PERDA yang hakikat pada arah suatu musyawarah agar tercapainya mufakat. Di Dalam membahas rancangan PERDA tidak sisakan ruang pada voting karena kedudukan antara legislatif dan PEMDA sederajat. tiap bahasan rancangan PERDA dikehendaki dengan kesepakatan Bersama agar masing-masing pihak mempunyai suatu kedudukan yang memang seimbangdan tidak mungkin suatu keputusan diambil pada pemerintah pada provinsi dan gubernur pada perda Kabupaten.