Hak asasi manusia adalah hak setiap individu yang diatur oleh UUD 19945, dimana dijelaskan bahwa masyarakat miskin termasuk anak terlantar dipelihara oleh negara. Tingginya anak jalanan memiliki kontradiksi dengan perlindungan hak anak yang skalanya bukan hanya pada tingkatan nasional, tetapi juga internasional. Pada tingkatan daerah, seperti Kota Malang, hal ini juga menyebabkan permasalahan sosial, sehingga diatur dalam Perwali Kota Malang No.9 Tahun 2013, Tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, sebagai upaya Pemkot malang dalam peningkatan tingkat kesejahteraan sosial warga Kota Malang Goals dari penelitian ini yakni dapat mengetahui dan menganalisis terkait pelaksanaan kebijakan terkait beserta faktor yang menyertai implementasi kebijakan tersebut. Metode Kepustakaan dipakai dalam penelitian ini dengan cara menganalisis teks berupa jurnal, artikel,buku-buku bahkan karya tulis yang dibuat dalam mengamati suatu peristiwa, sehingga dapat dikaji tidak hanya tulisan tetapi tingkah laku dan juga peradaban Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kurang efektif nya pembinaan anak jalanan yang dilakukan Dinskos Kota Malang pada aspek komunikasi, sumber daya, kecenderungan, siikap, dan brokras. Aspek pendukung diantaranya adalah keseriusan juga komitmen dari para pelaksana program pembinaan anak jalanan, adanya dukungan dana dari Kementerian Sosial, serta adanya kerjasama yang baik antara pihak pemerintah negara bagian dengan LSM dan penyelenggara kesejahteraan sosial di kota Malang. Kendalanya adalah proses pelaksanaan program pembinaan terhadap anak jalanan itu sendiri, namun Dinsos Kota Malang menghadapi kendala seperti kurangnya fasilitas dan kurangnya sumber daya infrastruktur.