Pelaksanaan strategi-strategi bantuan masyarakat merupakan topik lain di bidang pemerintahan yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan di lingkup pemerintahan. Di tengah pergantian peristiwa, upaya untuk berkonsentrasi pada eksekusi di Indonesia semakin menjadi perhatian. Pentingnya hal ini berkaitan dengan kemajuan tatanan publik di Indonesia, terutama setelah masa perubahan. Asas Pemerintahan Kota Terkecil (SPM) Hal ini tertuang dalam Pedoman Pendeta Rumah Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Norma Pemerintahan Kota Terkecil Pasal 2 SPM Kota meliputi: mendekatkan pemerintahan ke wilayah setempat, bekerja dengan administrasi ke daerah, transparansi administrasi ke daerah, dan kelangsungan administrasi ke daerah. Publik. SPM Kota berencana untuk: mendukung peningkatan kecepatan administrasi ke daerah, menawarkan jenis bantuan ke daerah yang ditunjukkan oleh kekuasaan mereka dan untuk komando daerah atas presentasi Pemerintah Kota. Dalam mengkaji pelaksanaan Pedoman Usaha Rumah Tangga Pendeta No. 2 Tahun 2017 tentang prinsip-prinsip administrasi kota, dalam memperkirakan tingkat hasil eksekusi, analisis menggunakan hipotesis Jurang Edward III, yaitu Korespondensi, Harta, Sikap, dan Desain Regulasi. Apalagi jenis pemeriksaan yang dilakukan bersifat subyektif dengan sifat yang jelas melibatkan triangulasi sumber sebagai penyelidikan informasi. Akibat dari penelitian ini adalah Pelaksanaan permendagri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemerintah Kota Terkecil Menurut Hipotesis Edward III, yaitu komunikasi sumberdaya disposisi dan struktur birokrasi. Yang paling jelas dalam menjalankan strategi ini di kota Sumbersekar adalah surat-menyurat dan aset, karena itu kemajuan suatu eksekusi harus ditegakkan dengan surat-menyurat yang memandang transmisi, kejelasan konsistensi eksekusi, pendekatan juga harus didasarkan pada besar faktor aset.