• Login
    View Item 
    •   Beranda Rinjani
    • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
    • Ilmu Administrasi Negara
    • Mahasiswa
    • Skripsi
    • View Item
    •   Beranda Rinjani
    • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
    • Ilmu Administrasi Negara
    • Mahasiswa
    • Skripsi
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Implementasi Kebijakan Permendagri No. 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Studi di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)

    Thumbnail
    View/Open
    FALENTINO NDJURUMANA.pdf (1.044Mb)
    FALENTINO NDJURUMANA PDF.pdf (139.0Kb)
    Date
    2022-09-29
    Author
    Adiwidjaja, I
    Ndjurumana, F
    Firdausi, F
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Pelaksanaan strategi-strategi bantuan masyarakat merupakan topik lain di bidang pemerintahan yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan di lingkup pemerintahan. Di tengah pergantian peristiwa, upaya untuk berkonsentrasi pada eksekusi di Indonesia semakin menjadi perhatian. Pentingnya hal ini berkaitan dengan kemajuan tatanan publik di Indonesia, terutama setelah masa perubahan. Asas Pemerintahan Kota Terkecil (SPM) Hal ini tertuang dalam Pedoman Pendeta Rumah Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Norma Pemerintahan Kota Terkecil Pasal 2 SPM Kota meliputi: mendekatkan pemerintahan ke wilayah setempat, bekerja dengan administrasi ke daerah, transparansi administrasi ke daerah, dan kelangsungan administrasi ke daerah. Publik. SPM Kota berencana untuk: mendukung peningkatan kecepatan administrasi ke daerah, menawarkan jenis bantuan ke daerah yang ditunjukkan oleh kekuasaan mereka dan untuk komando daerah atas presentasi Pemerintah Kota. Dalam mengkaji pelaksanaan Pedoman Usaha Rumah Tangga Pendeta No. 2 Tahun 2017 tentang prinsip-prinsip administrasi kota, dalam memperkirakan tingkat hasil eksekusi, analisis menggunakan hipotesis Jurang Edward III, yaitu Korespondensi, Harta, Sikap, dan Desain Regulasi. Apalagi jenis pemeriksaan yang dilakukan bersifat subyektif dengan sifat yang jelas melibatkan triangulasi sumber sebagai penyelidikan informasi. Akibat dari penelitian ini adalah Pelaksanaan permendagri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemerintah Kota Terkecil Menurut Hipotesis Edward III, yaitu komunikasi sumberdaya disposisi dan struktur birokrasi. Yang paling jelas dalam menjalankan strategi ini di kota Sumbersekar adalah surat-menyurat dan aset, karena itu kemajuan suatu eksekusi harus ditegakkan dengan surat-menyurat yang memandang transmisi, kejelasan konsistensi eksekusi, pendekatan juga harus didasarkan pada besar faktor aset.
    URI
    https://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/1747
    Collections
    • Skripsi [641]

    Rinjani Unitri support OAI 2.0 URL  https://rinjani.unitri.ac.id/oai/request
    DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    Atmire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    Login

    Rinjani Unitri support OAI 2.0 URL  https://rinjani.unitri.ac.id/oai/request
    DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    Atmire NV