Pemajuan provinsi merupakan salah satu pendekatan otoritas publik untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 8 memandang bahwa Pembangunan Desa adalah suatu usaha untuk mengusahakan kepuasan dan kehidupan pribadi sebesar-besarnya dapat diharapkan atas bantuan pemerintah dari kelompok masyarakat Desa. Alasan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan merinci pembangunan kota dalam pandangan tujuan kemajuan ekonomi dalam memahami bantuan pemerintah dari individu Desa Kalisongo. Eksplorasi semacam ini menggunakan teknik subjektif. Sumber informasi yang digunakan adalah informasi esensial dan informasi tambahan. Prosedur pemilahan informasi seperti pertemuan, persepsi, dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa perbaikan kota berdasarkan tujuan kemajuan yang layak dalam mengakui bantuan pemerintah daerah di Desa Kalisongo belum diakui pada standar tujuan perbaikan yang dapat dikelola, khususnya: bantuan keuangan pemerintah yang baik, iklim yang kondusif, hak-hak sipil yang dikuasai, dan mendukung iklim.