Sampai saat ini, organisasi kota di Indonesia telah diperintahkan oleh pedoman untuk memilah contoh pemerintah untuk mendapatkan kota sesuai dengan aturan kemerdekaan. Kota diberi kesempatan untuk mengelola domain mereka sesuai potensi dan masalah yang terjadi di sekitarnya. Pemerintah kota dianggap sebagai unit pemerintahan yang paling rendah yang memiliki bagian dari domain negara. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1 dimaknai bahwa kota adalah satu kesatuan wilayah yang mempunyai batas wilayah yang mengatur segala urusan pemerintahan, dan kepentingan daerah sekitarnya dalam rangka penggerak wilayah setempat, atau kebebasan konvensional mulai dirasakan dan dalam kerangka pemerintahan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pedoman ini adalah kesempatan bagi pemerintah kota untuk menyelidiki semua jenis kota serta semacam perspektif untuk bantuan pemerintah kota kepada para eksekutif yang mendorong dewan daerah (Huda, 2015:35). Dari pendalaman ini untuk menentukan tugas BUMDes Kertoraharjo dalam meningkatkan gaji individu dan untuk menentukan variabel-variabel yang mendukung dan menghambat kerja BUMDes Kertoraharjo dalam meningkatkan gaji individu Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Eksplorasi selesai pada November 2020 – Februari 2021 di Badan Usaha Milik Desa Kertoraharjo dan di Kantor Desa Sanankerto, Kecamatan Turen. Ilmuwan menggunakan jenis eksplorasi grafis, khususnya dengan menggambarkan pekerjaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan gaji kelompok masyarakat Desa Sanankerto. Dengan penekanan pada tugas BUMDes Kertoraharjo dalam memperluas gaji Masyarakat Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Analis juga menggunakan sumber informasi, khususnya informasi penting dan informasi tambahan. Strategi pemilahan informasi yang digunakan oleh para ahli adalah persepsi, wawancara, dokumentasi, subjek penelitian. Prosedur penyelidikan informasi yang digunakan adalah pengumpulan informasi, pengurangan informasi, penyajian informasi, dan penarikan akhir.