Pemberdayaan Masyarakat pada hakikatnya adalah tentang memihak, mempersiapkan, dan membela untuk memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan petani seharusnya adalah untuk meningkatkan kapasitas yang melekat pada mereka sekaligus menciptakan kemungkinan tambahan bagi mereka untuk mengakses dan mendapatkan manfaat dari sumber daya produktif dan membangun perusahaan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (1) Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan pendekatan yang digunakan untuk memperkuat kelompok tani di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, mengkaji dan mengidentifikasi unsur-unsur yang membantu dan menghambat pemerintah desa dalam memberdayakan organisasi petani. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah melalui wawancara, observasi dan dokumen. Sumber data utama yang digunakan adalah hasil wawancara. Teknik analisis data yang digunakan meliputi tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Desa Sumbergondo tidak memiliki strategi khusus untuk melaksanakan pemberdayaan kelompok tani di desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Pemerintah Desa Sumbergondo memiliki fungsi sebagai perantara atau fasilitator yang menghubungkan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dengan anggota Kelompok Tani. Namun, Pemerintah Desa Sumbergondo melakukan strategi dengan mengembangkan potensi di bidang pembibitan dan pembuatan pupuk. Sedangkan dari aspek perlindungan, pemerintah Desa Sumbergondo telah memfasilitasi petani dengan membuat akta notaris yang memiliki kekuatan hukum. Faktor pendukung Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan kelompok tani di Desa Sumbergondo adalah kerjasama yang bagus dari anggota kelompok tani, koordinasi yang baik antara penyuluh pertanian dan desa yang yang baik, dan juga motivasi anggota kelompok tani yang bagus.Faktor penghambat Pemerintah Desa Sumbergondo dalam Pemberdayaan kelompok tani di Desa Sumbergondo adalah tidak adanya kehadiran kelompok tani dalam musrembang desa sehingga pemerintah desa tidak dapat langsung mendengar pendapat dari anggota kelompok tani yang menjadi subjek pemberdayaan