Desa ialah gambaran dari kesatuan wilayah yang paling kecil pernah ada, perkembangannya saat ini seiring dengan latar belakang historis keberadaan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian tak terpisahkan dari tuntutan keberadaan negara Indonesia. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diyakini bahwa semua yang urgent dan kebutuhan daerah Desa dapat terlayani dengan lebih baik. Memberikan pintu terbuka yang lebih penting kepada Desa-Desa untuk menangani administrasi mereka sendiri dan pelaksanaan kemajuan yang tidak memihak seharusnya bekerja pada bantuan pemerintah dan kepuasan pribadi jaringan provinsi, sehingga masalah seperti penyimpangan wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial-sosial lainnya dapat dibatasi. Penelitian ini bermaksud untuk membedah pengaturan cadangan Desa, khususnya selama waktu yang dihabiskan untuk melaksanakan aset Desa mulai dari pengaturan, pengeluaran, penggunaan sesuatu seperti tanggung jawab. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa program cagar alam Desa Tawangargo berjalan dengan sangat baik, namun di kemudian hari perlu dibangun batasan dan kemampuan aparat pemerintah Desa untuk membantu pelaksanaan program ini guna menggarap perekonomian dan bantuan pemerintah daerah yang lebih baik. Ada unsur-unsur pendukung, khususnya peningkatan kapasitas dan kebanggaan untuk terbebas dari persoalan, misalnya ketiadaan pembangunan, kebutuhan, daya cipta, keterbelakangan, yang mengacu pada suatu perkumpulan atau orang. Mengenai faktor penghambat bagi pekerja Desa Tawangargo, banyak orang di lingkungan Desa mengeluhkan kurangnya perwakilan di kantor Desa.