Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengatur tentang keberadaan desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sebelumnya telah dibahas lebih dari 7 tahun oleh anggota legislatif, diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014. Ketentuan tentang desa sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah diatur dalam UU Desa. Penelitian ini bermaksud untuk menjawab permasalahan yang diangkat dari rumusan masalah yaitu dengan mengevaluasi efisiensi perangkat desa dalam mengelola dana dan uang. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dalam penelitian ini berdasarkan jenis penelitian sebelumnya. Karena popularitasnya baru-baru ini, teknik postpotivisme, metodologi penelitian kualitatif adalah metodologi baru. Metode pengumpulan data adalah penelitian kualitatif, yang melakukan triangulasi data dari berbagai sumber dan menggunakan berbagai metodologi pengumpulan data. Ketika data jenuh, terus-menerus. Oleh karena itu ada beberapa yang lebih aktif menangani transfer dari APBN, atau yang sering disebut dengan keuangan desa, yaitu pemerintahan desa itu sendiri. Di Desa Mulyo Agung, bendahara desa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa yang telah ditetapkan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Aplikasi ini sangat membantu bendahara desa mengenai pengelolaan sistem akuntansi, baik dalam pencatatan maupun laporan.