Etika pemerintah ialah aturan moral dalam mengarahkan pemerintahan yang terorganisir, moral otoritas publik menjadi acuan dalam berperilaku sehingga upaya untuk membuat pemerintahan yang bersih akan lebih mudah untuk dicapai. dan sesuai dengan wujud kerja yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai aturan umum, sisi moral pemerintah yang harus dicoba antara lain, perangkat wajib melayani kepentingan publik, alat ialah daya dorong utama. Moral pemerintah tidak dapat dipisahkan dari moral administrasi. Organisasi yang ialah instrumen penting di arena publik sebagai individu yang bertanggung jawab untuk memilah-milah bantuan pemerintah daerah yang bisa dijalankan dengan mengadakan atau memprogram pembangunan-pembangunan seperti, pasar, rumah, dan sumber air bersih (PDAM). Perwujudan dan keberhasilan etika pemerintah dapat diukur dengan kinerja-kinerja yang dijalankan. Riset berikut memakai kualitatif. Untuk memperoleh data primer dan sekunder, mengumpulkan data memakai mewawancarai, observasi, dan mendokumentasikan. Untuk menentukan informan melakaukan ialah purposive sampling. Lalu menganalisa statement Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015). Sebagai pengujian keabsahannya data memakai triangulasi teknik. Dari hasil riset menunjukkan bahwasannya Etika Penyelenggara Pemerintah Untuk Proses Pembangunan Di Desa Landungsari Meliputi Etika Individu, Etika Organisasi, Etika Profesi. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai proses atau prosedur yang ada dan pelaksanaan job desk nya dan fungsinya sama dengan bidangnya per divisi, partisipasi masyarakat sangat efektif dalam kegiatan gotong royong desa dan responsif pemerintah dalam menanggapi usulan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang, transparansi melalui sosialisasi bersama rt/rw dan masyarakat desa dan Dengan adanya faktor pendukung seperti sumber daya manusia yang baik dan kekompakan dalam bekerja tetapi harus memperbaiki seperti fasilitas yang kurang memadai, anggaran dan masih ada beberapa pegawai yang berhalangan masuk kerja atau kurang kedisiplinan waktu.