Kinerja merupakan hasil kerja atau pertanggungjawaban individu atau kelompok atas suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Penelitian kinerja pemerintah desa dalam layanan publik administrasi dilakukan karena adanya kendala yang ditemukan di Kantor Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu yakni masih terdapat masyarakat yang belum memahami tentang persyaratan yang dibutuhkan dalam mengurus layanan administrasi. Riset ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah desa dalam layanan administrasi dan mengidentifikasi apa faktor pendukung dan penghambat kinerja pemerintah desa dalam pelayanan administrasi di Kantor Desa Sumbergondo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan alat dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi teknik. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kinerja pemerintah desa dalam layanan administrasi di Kantor Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu sudah berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari kelima indikator dari Dwiyanto, (20006:50-51) yakni produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Faktor pendukung kinerja pemerintah desa dalam pelayanan administrasi diantaranya adalah sistem kerja sama antara pemerintah desa dalam lingkup desa, tersedianya sarana prasarana pendukung yang lengkap dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Hambatan kinerja pemerintah desa dalam pelayanan administrasi di Kantor Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu diantaranya adalah minimnya pemahaman masyarakat terkait kelengkapan persyaratan layanan administrasi dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan serta kurangnya disiplin aparatur pemerintah desa.