Ini dikenal sebagai "pajak bumi dan bangunan." Orang atau badan nyata adalah subjek pajak, sedangkan bumi dan bangunan adalah objek pajak berdasarkan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam penelitian ini dikaji kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Penelitian ini memiliki desain kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyajian pendapatan tanah dan bangunan Kota Pandanlandung antara tahun 2020 dan 2022. Penelitian ini menggunakan Hipotesis Edward III yang dibagi menjadi empat komponen. 1) Pertukaran informasi berlangsung baik secara formal maupun informal, serta pada saat arisan dan pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Pandanlandung. Pemerintah desa dan masing-masing kelompok kerja atau masyarakat menjalin kontak informal di luar agenda rapat atau pertemuan lainnya. 2) SDM masyarakat setempat masih cukup timpang, hal ini juga mempengaruhi pelaksanaan strategi pemilihan harga tanah dan bangunan di Kota Pandanlandung. 3) Pendekatan pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pandanlandung bersifat ramah, cepat, dan disertai pengetahuan tentang masalah pemungutan yang diajukan oleh wajib pajak. 4) Perancangan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembagian Beban Tanah dan Bangunan di Kota Pandanlandung. Akibatnya, perlu untuk mengkoordinasikan penangkapan. Divisi agen pengguna mengharapkan untuk merampingkan dan mempercepat cara pengumpulan Penilaian Area dan Bangunan yang paling umum.