Kemiskinan menjadi tantangan besar yang dihadapi beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia. Tantangan kemiskinan seakan menjadi masalah yang telah melekat sehingga tidak ada satu negara yang dapat memecahkan masalah kemiskinan sendirian. Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah Indonesia menyelenggarakan program Keluarga Harapan (PKH). Dalam pelaksanaannya, Espoir Family Program tentunya diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan prinsip pelayanan dengan mempergunakan cara dan alur yang digariskan dalam ketentuan Espoir Family Program, khususnya dalam pelayanan Program Keluarga Espoir untuk keluarga penerima manfaat PKH pelayanan sosial, bantuan PKH, layanan medis, pendidikan, pendidikan dan/atau fasilitas kesejahteraan sosial, program bantuan tambahan di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan kebutuhan dasar lainnya. Keluarga dengan PKH dapat melakukan pemeriksaan medis dengan fasilitas yang telah diberikan sejalan dengan proses pemeriksaan media ibu hamil/menyusui dan anak usia 0 (nol) hingga 6 (enam) tahun, melaksanakan kegiatan pengobatan, sekolah dengan total absensi sekurang-kurangnya 85% dari hari masuk sekolah, yang diwajibkan sekolah selama 12 (dua belas) tahun dan menjalankan aktivitas pada kesehatan dan pendidikan dengan orang lanjut usia dari 60 tahun atau disabilitas berat. Maka dari itu, tanggungjawab pemerintah desa begitu diperlukan guna memaksimalkan pelayanan PKH di desa Sumberejo. Penelitian ini bertujuan guna memahami tanggungjawab pemerintah desa saat peningkatan pelayanan PKH di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung Dukungan yang menghambat pelayanan PKH di Desa Sumberejo , kabupaten Batu, kota Batu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber informasi yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah data primer dari informan PKH serta kegiatan pengabdian lapangan serta data sekunder berupa dokumen dan foto yang diperoleh dari narasumber PKH. Cara pengambilan informasi ialah tanya jawab, pengamatan, dan pengumpulan bukti. Cara pengidentifikasian responden dilakukan dengan cara intentional sampling, dengan informan berupa perangkat desa, pendamping PKH dan keluarga penerima manfaat PK. Cara dalam menganalisis informasi yang didapat yakni pengumpulan informasi, reduksi informasi, transparansi informasi, dan pemberian kesimpulan. Hasilnya membuktikan bahwasanya pemerintah desa Sumberejo berperan saat mengembangkan layanan PKH. Peran pemerintah desa dapat diketahui dari dua hal, yaitu posisi dan peran. Kedudukan atau kedudukan pemerintah desa adalah melakukan koordinasi dan komunikasi antara Pendukung PKH dengan Keluarga penerima manfaat PKH. Peran pemerintah desa dalam peningkatan pelayanan PKH adalah sebagai locator, evaluator, coordinator dan communicator. Faktor pendukung peran pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan PKH adalah yaitu kerjasama yang kuat antara pihak yang berhubungan dalam layanan program PKH, baik pemerintah desa, pendamping PKH dan keluarga penerima manfaat PKH. Faktor penghambat peran pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan program PKH yaitu ketidaksinkronan data yaitu antara data desa dengan data yang ada pada pendamping PKH, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program PKH.