Kebijakan publik adalah suatu tindakan pemerintah buat melayani warga secara luas serta terintegrasi dalam suatu sistem data (Gunawan, 2016: 25). Makmur serta thahier (2016: 12) mengemukakan penafsiran kebijakan selaku sesuatu hasil (output) pemikiran, ilham, serta pemikiran seorang ataupun kelompok orang yang tertuang dalam suatu syarat selaku pedoman dalam bermacam aksi warga tertentu, baik berupa tulisan ataupun berupa perkataan lisan. Dalam sudut Otonomi wilayah paling utama di Indonesia, penerapan pemerintahan yang pas merupakan aspek utama serta diharapkan Kamu menguasai pemerintahan wilayah yang kokoh serta hijau. Pemerintahan wilayah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta peran serta warga, serta peningkatan energi saing daerah dengan mengamati sistem demokrasi, pemerataan, keadilan, serta kekhasan suatu wilayah dalam sistem Undang- Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2014. Adapun tujuan penelitian (1) Untuk mengenali kebijakan pemerintahan Desa Pandanrejo dalam tingkatkan kinerja pegawai. (2)Buat mengenali aspek pendukung serta penghambat kebijakan pemerintahan Desa Pandanrejo dalam tingkatkan kinerja pegawai yang menjadi fokus dalam penelitian (1) komunikasi (2) sumber daya (3) struktur birokrasi (4) disposisi Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif adapun yang menjadi responden (1) Kepala Desa Pandanrejo (2) Sekretaris Desa (3) Kepala seksi pemerintahan (4) Kepala seksi (5) Kepala dusun sebagai perwakilan dari masyarakat desa pandanrejo.