Salah satu organisasi yang bertanggung jawab memantau jalannya pemerintahan tingkat pedesaan adalah Badan Permusyawaratan Desa. Keterlibatan BPD turut serta memandu pelaksanaan pemerintahan desa antara lain mengakomodasi dan mengarahkan tujuan masyarakat. Kualitatif Methode dipilih dan digunakan dalam research ini dengan pendekatan triangulasi, serta dianalisis berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyeluruh. Berdasarkan temuan penelitian, Raperdes harus dikaji ulang bersama dengan masukan dari pemerintah desa, yang kemudian dilanjutkan dengan koordinasi dengan pemerintah desa. masyarakat Desa Kepuharjo untuk dikaji kemudian. Terakhir, peninjauan sebaiknya dilakukan secara maksimal pada pembahasan peraturan desa Kepuharjom, sebelum disahkan dan diberlakukan. Selain itu, badan permusyawaratan desa menyaring aspirasi masyarakat dengan mengikuti Musdes atau Musdus. Pihaknya juga rutin melakukan koordinasi yakni setiap tiga bulan sekali dengan masyarakat yang diwakili oleh Rw/Rt setempat, yang mana pihaknya mengkomunikasikan tantangan atau permasalahan yang ada di setiap daerah untuk dijadikan bahan pertimbangan program, bahkan kebijakan untuk menghadapi permasalahan yang ada saat ini. . Untuk memastikan bahwa segala keputusan yang diambil oleh pemerintah Desa Kepuharjo diambil berdasarkan kesepakatan bersama, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kepuharjo tidak hanya mengawasi kinerja pelayanan pemerintah desa tetapi serta prospek pembangunan dan laporan keuangan desa. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Fungsi BPD di Desa Kepuharjo, dimana faktor pendukungnya antara lain motivasi kerja BPD yang tinggi, serta dukungan masyarakat yang kuat dan peraturan yang mengikat merupakan faktor yang menunjang keberhasilan BPD dalam menjalankan fungsinya. tugas dan fungsinya, sedangkan yang menjadi kendalanya adalah pada struktur sarana juga prasarana, serta peran serta masyarakat juga masih kurang pada biro tersebut.