Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi dan Ketaatan pada Peraturan-Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang)
Abstract
Organisasi-organisasi pemerintah secara bertahap diharapkan menunjukkan pencapaian yang efektif dalam tugas dan kemampuan utama mereka. Kemajuan suatu asosiasi akan sangat dipengaruhi oleh kapasitasnya dalam menyampaikan data secara transparan, adil dan merata kepada setiap individu (mitra) yang terlibat erat. Dengan mendominasi data yang disesuaikan, pihak-pihak yang terkait dengan asosiasi dapat mengambil pilihan yang masuk akal. Sebagai tanda tanggung jawab, organisasi pemerintah diharapkan bersiap-siap, mengumpulkan dan menyerahkan data pelaksanaan yang dicatat dalam bentuk hard copy dan secara berkala. Pengungkapan berbagai hal ini dituangkan dalam arsip Kerangka Tanggung Jawab Pelaksanaan Organisasi Otoritas Publik (SAKIP). Sesuai Pedoman Resmi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kerangka Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (SAKIP), disebutkan bahwa selain mengupayakan terselenggaranya pemerintahan yang lebih cakap, berkuasa, bersih, dan dapat diandalkan, dipandang perlu adanya tanggung jawab. menulis tentang presentasi kantor-kantor pemerintah untuk menentukan kapasitasnya dalam mencapai visi, misi dan tujuan asosiasi.
Bidang pemeriksaan telah selesai dilaksanakan di Kantor Sumber Daya dan Moneter Daerah Rezim Malang sejak Agustus 2023. Sumber informasi yang akan digunakan dalam eksplorasi ini adalah informasi esensial dan informasi pilihan. Informasi esensial adalah informasi yang langsung dikumpulkan oleh para ilmuwan melalui pengumpulan informasi di lapangan dan tidak diperoleh dari orang lain. Informasi tambahan adalah informasi yang diperoleh secara implikasi, informasi ini diperoleh analis melalui konsekuensi pengumpulan informasi yang dilakukan oleh orang lain.
Collections
- Skripsi [633]