Show simple item record

dc.contributor.authorButu, NB
dc.contributor.authorSuprojo, A
dc.contributor.authorAdiwidjaja, I
dc.date.accessioned2024-07-13T01:15:15Z
dc.date.available2024-07-13T01:15:15Z
dc.date.issued2024-06-29
dc.identifier.urihttps://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/3845
dc.description.abstractSekurang-kurangnya undang-undang desa mengandung beberapa istilah pentingnya membedakan kampung dari masa lalu segi ekonomi, pemerintahan, serta budaya masyarakat. Pertama-tama, dari perspektif politik, lebih banyak otoritas milik desa menunjukkan situasi persaingan desa itu kuat dan peningkatan layanan lokal. Salah satu tugas dari pemerintah desa adalah upaya Solidaritas perempuan Memahami serta pemberdayaan kapasitasnya untuk lebih banyak partisipasi, sebagai keluasan, pengambilan keputusan, pengawasan, dan transformasi, adalah proses itu menghasilkan perbedaan tingkat itu lebih tinggi baik dengan laki serta perempuan. Di Desa Landungsari sendiri telah melakukan upaya tersebut yang mana upaya yang dilakukan adalah proses pelatihan membatik untuk masyarakat perempuan di Desa Landungsari.en_US
dc.description.sponsorshipYayasan Bina Patria Nusantaraen_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewien_US
dc.subjectPemerintah, Upaya Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuanen_US
dc.titleUpaya Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)en_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.nidnNIM2019210022
dc.identifier.nidnNIDN0704106703
dc.identifier.nidnNIDN0727087301
dc.identifier.kodeprodiKODEPRODI63201#ADMINISTRASIPUBLIK


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Skripsi [635]
    Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara

Show simple item record