Sumber utama pendanaan pembangunan di daerah tersebut berasal dari pajak bumi dan bangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem dan tata cara pemungutan pajak di Kota Malang serta pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan daerah. Data dikumpulkan menggunakan teknik deskriptif kualitatif melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian, sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Malang menggabungkan metode self-assessment dengan layanan Pajak Bumi dan Bangunan secara elektronik yang menggunakan teknologi digital untuk memperlancar pembayaran wajib pajak. Prosedur pemungutan terdiri dari beberapa tahap, yaitu perencanaan, sosialisasi, pemungutan, dan penegakan hukum. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap prosedur pembayaran, serta kurang optimalnya sosialisasi dari pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Sistem dan proses pemungutan PBB harus ditingkatkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memaksimalkan pendapatan daerah. Saran yang diajukan antara lain peningkatan edukasi publik, mendorong penggunaan teknologi secara lebih luas, serta penerapan pengawasan dan sanksi yang lebih ketat bagi wajib pajak yang tidak patuh.