Mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempromosikan teknologi ramah lingkungan adalah tujuan penerapan pajak karbon Indonesia, khususnya di sektor energi. Dengan mempromosikan efisiensi energi, menurunkan emisi karbon, dan mempercepat peralihan ke energi bersih, PT PLN (Persero) PLTD Betun di Kabupaten Malaka, NTT, berperan penting dalam memajukan strategi ini; namun, itu membutuhkan kesiapan teknis, administrasi, dan keuangan PLN. Dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca di PT PLN PLTD Betun di Kabupaten Malaka, NTT, tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung dan menerapkan kebijakan harga karbon. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk melakukan penelitian. Data primer dari PT PLN (Persero) PLTD Betun di Kabupaten Malaka, NTT yang bersedia menjadi informan bagi peneliti melalui wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder dari website www.pln.co.id, baik dicatat secara manual atau didokumentasikan oleh peneliti. Analisis data adalah metode analisis data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan paradigma analisis interaktif Miles dan Huberman, yang menyatakan bahwa langkah pertama dalam proses analisis data adalah mengevaluasi semua informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber selama peneliti berada di lapangan, seperti catatan lapangan, wawancara, dokumen resmi, dokumen pribadi, dan foto yang diambil di PT PLN (Persero) PLTD Betun di Kabupaten Malaka, NTT. Dengan tarif pajak karbon sebesar Rp 30.000 per ton CO2, penelitian tentang implementasi kebijakan pajak karbon di PT PLN (Persero) PLTD Betun, Kabupaten Malaka, NTT, telah menunjukkan bahwa kebijakan tersebut transparan dan efektif. Kesadaran publik telah tumbuh dan emisi gas rumah kaca telah menurun sebagai akibat dari adopsi ini. Rp 48.480.000 adalah jumlah pajak karbon yang perlu dibayarkan, namun dapat diturunkan dengan menggunakan SIE/SPE. Meningkatkan kesadaran masyarakat, menciptakan teknologi ramah lingkungan, mengkoordinasikan instansi pemerintah, dan menjaga keterbukaan dalam administrasi pajak karbon adalah beberapa ide strategis untuk meningkatkan efikasi dan efisiensi pengenaan pajak karbon. Oleh karena itu, menghitung dan menegakkan pajak karbon dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.