Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana kebijakan pengelolaan limbah pemerintah dilaksanakan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini difokuskan pada organisasi birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Teknik pengambilan sampel secara sengaja dan tidak sengaja digunakan untuk memilih masyarakat sebagai informan utama, sedangkan dokumentasi, wawancara, dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan teknik pengelolaan limbah bergantung pada proses birokrasi yang efektif, komunikasi yang efektif, dan keterlibatan masyarakat. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk menjamin bahwa kebijakan dipahami dan disetujui oleh semua pemangku kepentingan. Hal ini melibatkan penyampaian informasi yang lugas, penyampaian pesan yang konsisten, dan konsistensi. Arsitektur birokrasi yang fleksibel dan transparan memudahkan pelaksanaan kebijakan melalui kolaborasi antar lembaga yang efisien. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi dampak negatif lingkungan, keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pemilahan dan pengelolaan sampah juga membantu dalam pelaksanaan kebijakan. Evaluasi analisis kebijakan retrospektif menekankan perlunya tim analis yang luas dalam mengidentifikasi masalah dan menerapkan perubahan kebijakan yang diperlukan. Pengembangan sistem pengelolaan limbah yang lebih efektif sangat didukung oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya kesadaran masyarakat, undang-undang pemerintah, dan keterlibatan organisasi masyarakat. Namun, sejumlah kendala masih ada, seperti terbatasnya kesadaran masyarakat, kurangnya infrastruktur, dan pelatihan yang tidak memadai. Meskipun ada upaya untuk meningkatkannya melalui penggunaan teknologi baru dan program pengajaran, efektivitas pengelolaan limbah masih bergantung pada kerja sama berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan dan keterlibatan masyarakat secara aktif.