Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah salah pajak (PBB-P2) diterbitkan di Kementerian Keuangan untuk dipungut pemerintah daerah. PBB-P2 sebelumnya adalah pajak bagi daerah pusat kini pada tahun 2014 dilahirkan kembali sesuai dengan peraturan sebagai pajak daerah kabupaten mempertimbangkan. Penelitian ini ditujukan agar dapat mengetahui implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan kendala apa saja yang terjadi dalam mplementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Metode penelitian dalam pembahasan ini adalah metode penelitian kuantitatif. Sumber data dapat dipergunakan merupakan data primer dan data sekunder. Beberapa teknik Pengumpulan data yang ada dan digunakan yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan statistika untuk mendapat kesimpulan. Hasil dan pembahasan yang dimasukkan dalam penelitian merupakan bahwa secara umum Implementasi PBB-P2 Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang yang telah. Hal tersebut di dilaksanakan dengan lancar dan sesuai sebabkan kecamatan dalam implementasi PBB-P2 sebagai pembantu pemungut PBB-P2 yang ditunjuk untuk membantu pemerintah daerah. Dalam melaksanakan implementasi pemungutan PBB-P2 sering ditemui beberapa kendala seperti ketidaksesuaian kepemilikan SPPT tanah oleh masyarakat, pembayaran pajak PBB-P2 tersebut tidak dilaksanakan di tempat pembayaran dan pemungutan dan Harga NJOP yang berbeda karena disesuaikan dengan nilai sekarang sehingga harus dibuat data peningkatan persentase.