Kemajuan Desa dapat dilihat melaui proses pembangunan yang dilakukan dalam menggunakan dana APBDes yang tersedia. Semakin baik pengelolaan APBDes maka akan semakin efektif juga pembangunan dapat dilakukan. Efektivitas pengelolaan APBDes dapat dilihat melalui proses perencanaan, pelaksanaan, hingga bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Khususnya Desa Tanak Rarang. Lebih lanjut, seperti halnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pentingnya menjalankan roda pemerintahan dalan standart operasional prosedur yang seharusnya termasuk dalam proses pengelolaan Dana APBDes sehingga adanya keterikatan antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, maupun pemerintahan desa. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas pengelolaan dana APBDes terhadap pembangungan sumber daya manusia di Desa Tanak Rarang. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif, sumber data primer dalam penelitian inii menggunakan data dari key Informan. Pada penelitian ini mengguakan teknik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengelolaan APBDes yang di lakukan oleh pemerintah Desa Tanak Rarang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti perencanaan yang melibatkan Masyarakat Desa Tanak Rarang, pelaksanaan yang sesuai dengan rancangan pembangunan desa, serta laporan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Efektivitas pengelolaan juga dirasakan oleh masyarakat, karena pembangunan yang dilakukan merupakan kebutuhan masyarakat guna untuk menunjang pemberdayaan sumber daya manusia kedepannya khususnya di Desa Tanak Rarang. Faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Tanak Rarang adalah sumber daya manusia yang masih kurang optimal serta informasi mengenai pentingnya rapat musyawarah rancangan APBDes yang harus ditingkatkan, agar seluruh masyarakat ikut terlibat dengan aktif.