Kebebasan moneter lokal berperan penting dalam menentukan kapasitas kabupaten untuk mengawal potensi lokal. Alasan penyelidikan ini adalah untuk menentukan derajat kebebasan moneter teritorial dalam pelaksanaan pemerintahan sendiri lokal di Kota Batu. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan strategi grafis subjektif. Informasi yang digunakan adalah informasi opsional seperti laporan moneter yang diperoleh dari Badan Sumber Daya dan Moneter Provinsi (BPKAD) Kota Batu mulai tahun 2015-2019. Teknik penelusuran informasi adalah pemeriksaan proporsi otonomi moneter daerah. Hasil investigasi menunjukkan bahwa kebebasan moneter wilayah Kota Batu diumumkan sangat otonom dalam pelaksanaan swasembada daerah, disebutkan bahwa pada tahun 2015 sebanyak 18,72%, pada tahun 2016 sebanyak 15,84%. , tahun 2017 sebanyak 20,04%, tahun 2018 sebanyak 22,26% dan tahun 2019 sebanyak 24,57%. Otonomi moneter lokal ditunjukkan dengan besarnya Pendapatan Unik Teritorial (Cushion) dibandingkan dengan gaji lokal yang dimulai dari berbagai sumber, seperti bantuan pemerintah pusat atau uang muka umum. Kebebasan moneter wilayah Kota Batu menunjukkan bahwa pemerintah terdekat dapat mendukung pelaksanaan pemerintahan, kemajuan, dan administrasi ke daerah secara mandiri dalam pelaksanaan kemerdekaan wilayah