Adapun tujuan dari riset ini ialah untukdpaat mengetahui adanya tingkat efektivitas pada penerimaan bea perolehan hak atas hak atas tanah serta bangunan atau yang sering dikenal dengan nama PBHTB dalam sebuah proses jaul beli saham dalam hal ini tanah oleh pihak pemerintah dalam hal ini dinas pendapatan Kota Malang, dengan tujuan ialah untuk mengetahui target perencanaan dan realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Malang, menganalisis faktor pendukung apa saja yang timbul dalam pemungutan BPHTB di Kota Malang, serta untuk dapat nmenganalisa salah satu penyebab dalam menghambat apa yang terjadi pada saat diadakan pemungutan BPHTB yang berada di Kota Malang. Fokus yang akan dijadikan pada riset ini ialah Dispemda Kota Malang, dalam melaksanakan penelitian harus menggunakan salah satu metode ialah deskritif kualitatif, data atau infoemasih yang diperlukan ilaha data sekunder serta primer, teknik yang digunakan pada saat pengumpulan data ialah interview, obserfasi serta dokumentasi, hasil analisa pada riset ini dapat dikatakan bahwa : (a) untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Bea Perolehan BPHTB dibuat dengan sistem self assesment di mana WP yang mana akan diberikan kewenangan dalam proses kepercayaan dalam tanggung jawab dengan tujuann ialah untuk dapat menghitung sampai dengan membayra pajak yang mana harus dibayar berdasarkan dnegan aturan yang ada. (b) untuk mengetahui target perencanaan dan realisasi penerimaan BPHTB. Menjadi pajak Daerah di Kota Malang merupakan kebijakan yang tepat dalam melakukan peningkatan APBD Kota Malang serta dapat meningkatkan tingkat efetivitas yang akan dirahi oalh iphak BPHTB. (c) dalam pelaksaan perpajakan adapula salah satu gendala yang mana sering terjadi dalam melaksanakan pemrosesan pemungutan BPHTB ialah pada tingkat pemahaman dalam melaksanakan pembayaran WP terhadap peraturan perpajakan, serta kepatuhan dan tingkat kesadaran WP terhadap enetapan aturan yang berkaitan dengan perpajakan. Oleh karena itu dpaat dikatakan bahwa masih snagat minim dalam meemahami proses perpajakan dlaam melaksanakan proses pembayaran WP hal ini menyebabkan kurangnya pendapatan daerah yang berasal dari pembayaran pajak.