| dc.contributor.author | Djua, Z.S.N.M | |
| dc.contributor.author | Hardianto, W.T | |
| dc.contributor.author | Larasati, D.C | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-17T02:45:32Z | |
| dc.date.available | 2021-11-17T02:45:32Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-29 | |
| dc.identifier.uri | https://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/811 | |
| dc.description.abstract | Peraturan Daerah adalah aturan yang telah dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui persetujuan bersama Pemimpin Daerah seperti Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota). Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban, wewenang dan hak sebagai wilayah otonom agar membina dan melihat kepentingan masyarakat dan pemerintah sendiri. Peraturan daerah ini sebagai bentuk undang-undang dari pemerintah yang memiliki tujuan agar dapat mengatur kehidupan bersama, menaungi hak dan kewajiban warga masyarakat dan melindungi keselamatan dan ketertiban masyarakat. Seperti peraturan daerah kota malang dalam menertibkan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif, instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Dalam pengumpulan data terdapat obervasi, wawancara dengan beberapa informan pada Tanggal 22 November 2019 dan dokumentasi berupa foto-foto yang dilampirkan. Dalam menganalisis data menggunakan Reduksi Data, Penyajian Data dan Menarik Kesimpulan. Faktor-faktor yang dihadapi Pemerintah Kota Malang adalah faktor pendukung dan faktor penghambat, dimana faktor pendukung yang sudah Dimiliki Pemerintah Daerah Kota Malang untuk mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Daerah sangat membantu pemerintah untuk mewujudkan suatu kebijakan. Hal ini dapat dipertahankan agar suatu kebijakan lebih terealisasi sesuai yang sudah diharapkan Pemerintah Kota Malang. Sedangkan faktor penghambat antara lain suatu kebijakan masih sangat minim sehingga masih sulit untuk mewujudkan suatu kebijakan dan masyarakat pedagang kaki lima (PKL) masih sulit untuk ikut berpartisipasi dan tidak mengikuti peraturan dari Pemerintah Kota Malang. Untuk itu agar hal tersebut tidak menghambat Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan maka Pemerintah harus lebih memperhatikan apa yang menjadi faktor penghambat dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Yayasan Bina Patria Nusantara | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unversitas Tribhuwana Tunggadewi Malang | en_US |
| dc.subject | Implementasi, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima. | en_US |
| dc.title | Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi Pada Dinas Perdagangan Kota Malang Dan Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Malang) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nidn | NIDN0706018002 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0722128602 | |
| dc.identifier.nim | NIM2016210206 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63201#ADMINISTRASI PUBLIK | |
