Kebijakan publik yang merupakan bagian dari kewajiban pemerintah dalam menegakkan dan menjaga kedaulatan suatu negara tidak terpengaruh dan bergantung pada negara lain, yaitu salah satu alasan kenapa kebijakan dipandang penting. Kemudian pada dasarnya implementasi merupakan langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mewujudkan kebijakan yang efektif. Kemadirian masayarakat adalah suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu jumlah kemiskinan Desa Pesanggrahan sebanyak 229 keluarga, kemudian nilai pengangguran atau tidak berkerja sebanyak 1.523 dan pemasaran yang mengalami kendala. Dalam penelitian ini peneliti mengunakan pendekatan kualitatif. Fokus dari masalah yang diteliti yaitu implementasi kebijakan model implementasi yang digunakan yaitu model Merilee.S.Grindele dan Implementasi Kebijakan Berdasarkan PERMENDES No. 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat dalam Membentuk Kemandirian Masyarakat. Sampel Sumber Data menggunakan Snowball Sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk menunjang pelaksanaan kebijakan yang efektif Desa Pesanggrahan melaksakan pelatihan mayarakat yaitu pelatihan MC, kerajinan janur, pelatihan membuat olahan susu sapi. Untuk menunjang hal tersebut langkah yang diambil oleh pemerintah Desa Pesanggrahan sanggat tepat yaitu dengan berkoordinasi mulai dari atas sampai paling bawah dengan demikian maka masyarakat mempunyai rasa dihargai. Faktor penghambatnya adalah bahwa masyarakat menganggap setelah pelatihan tidak ada kelanjutan, pemasaran yang mengalami kesulitan, keterbatasan alat dan beberapa prodak hanya diproduksi ketika ada acara saja.