Otonomi merupakan salah satu angin segar bagi daerah untuk terus mengembangkan potensinya. Salah satu yang diberikan adalah pemberian sebagian kewenangan pusat kepada daerah atau yang disebut sebagai desentralisasi. Salah satu yang diberikan otonomi adalah sektor pajak daerah dan retribusi. Masalah publik yang diangkat di sini adalah pertambahan jumlah penduduk yang mengakibatkan jumlah kendaraan meningkat, namun sector retribusi justru banyak diwarnai parkir illegal. Metode penelitian digunakan kualitatif. Hasil didapatkan bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan pemahaman dari masyarakat. Faktor pendukung di sini adalah kesadaran masyarakat dan faktor penghambatnya adalah lemahnya penegakan hukum pada pelaku parkir ilegal.